TUGAS POKOK DAN FUNGSI
KETUA PENGADILAN

Ketatalaksanaan Umum
Kedudukan, Tugas dan Tanggung Jawab Ketua Pengadilan

• Membuat hal-hal yang baik, serasi dan selaras mengenai:

(1)    Perencanaan (planning, programming) dan pengorganisasian (organizing)
(2)    Pelaksanaan (implementation and executing)
(3)    Pengawasan (evaluation and controlling)

• Mengatur pembagian tugas antara Ketua dengan Wakil Ketua agar dapat bekerja sama dengan baik mengacu pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri/ Tinggi.
• Membagi dan menetapkan tugas dan tanggung jawab secara jelas dalam rangka mewujudkan keserasian dan kerja sama antar sesame pejabat/ petugas yang bersangkutan.
• Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/ pembangunan.
• Melaksanakan pertemuan berkala sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan dengan para Hakim serta pejabat struktural dan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 bulan dengan seluruh karyawan.
• Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
• Melakukan pengawasan intern dan extern :
  

(1)   Intern pejabat peradilan, keuangan dan material
(2)   Pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

•       (1)   Menugaskan Hakim untuk membina dan mengawasi bidang hukum tertentu
        (2)   Menugaskan Hakim Tinggi untuk membina dan mengawasi Pengadilan Negeri di wilayahnya wilayahnya

•       (1)  Melakukan evaluasi atas hasil pengawasan dan memberikan  penilaian untuk kepentingan peningkatan jabatan
        (2)  Melaporkan evaluasi atas hasil pengawasan dan penilaian kepada Mahkamah Agung..

• Mengawasi pelaksanaan court calendar dengan ketentuan bahwa setiap perkara pada asasnya harus diputus dalam waktu 6 bulan dan mengumumkannya pada pertemuan berkala dengan para Hakim.
• Mempersiapkan kader (kadernisasi) dalam rangka menghadapi alih generasi.
• Melakukan pembinaan terhadap organisasi KORPRI, Dharma Wanita, IKAHI, Koperasi dan PTWP. Melakukan koordinasi antar sesama instansi di lingkungan penegak hukum dan kerja sama dengan instansi-instansi lain serta dapat.
• Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya apabila diminta.
• Memperhatikan keluhan-keluhan yang timbul dan masyarakat  dan menanggapinya bila dipandang perlu.
• Meneruskan SEMA, PERMA, dan surat-surat dari MA atau Pengadilan Tinggi yang berkaitan dengan hukum dan perkara kepada para Hakim, Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, Panitera Pengganti dan Jurusita.
• Sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas terhadap:

(1)     Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
(2)    Masalah-masalah yang timbul;
(3)    Masalah tingkah laku/ perbuatan Hakim, pejabat Kepaniteraan, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
(4)    Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.

• Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung.
• Mengevaluasi laporan penanganan perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah Agung.
• Membuat/ menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.
• Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-Undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
• Ketua Pengadilan Tinggi wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung dan bertanggungjawab langsung kepadanya.
• Ketua Pengadilan Negeri wajib mengikuti dan mematuhi kebijakan serta petunjuk Pimpinan Mahkamah Agung dan Ketua Pengadilan Tinggi serta bertanggungjawab langsung kepadanya.